Gelombang panas ekstrem di India dan berbagai belahan dunia tidak hanya memicu krisis kesehatan, melainkan mengikis kesejahteraan perempuan secara sistemis.
Gelombang panas ekstrem yang tidak biasa di bulan April dan Mei tengah memanggang sebagian besar wilayah India. Suhu udara meroket hingga melampaui 46°C di area barat laut dan tengah, memaksa sekolah-sekolah ditutup, rumah sakit mendirikan unit khusus sengatan panas (heatstroke), dan pemerintah mengeluarkan peringatan bahaya tingkat tinggi.
Selama ini, publik cenderung memandang gelombang panas murni sebagai krisis kesehatan publik. Secara global, hampir 490.000 orang meninggal dunia akibat paparan suhu panas setiap tahunnya. Namun, statistik kematian ini ternyata gagal merekam dampak destruktif laten dari panas ekstrem terhadap kehidupan sehari-hari kaum perempuan.
Sebuah tinjauan penelitian berskala global yang mengamati wilayah Oseania, Afrika, dan Asia mengungkapkan fakta pilu: kelompok masyarakat yang dipaksa melakukan adaptasi paling besar terhadap perubahan iklim justru adalah mereka yang paling sering diabaikan oleh kebijakan iklim pemerintah.
Beban Panas di Rumah dan Tempat Kerja: Masalah Bias Gender
Bagaimana seseorang merasakan dan menghadapi suhu panas ternyata sangat dipengaruhi oleh faktor gender. Di berbagai belahan dunia, aktivitas yang terganggu akibat cuaca panas ekstrem ditentukan oleh tatanan sosial dan budaya setempat.
-
Beban Domestik di Rumah: Di banyak wilayah Afrika, Asia, dan Oseania, perempuan memegang peran utama sebagai pengurus rumah tangga. Saat gelombang panas melanda, mereka terpaksa menghabiskan lebih banyak waktu di dalam rumah. Celakanya, banyak rumah tangga prasejahtera memiliki ventilasi buruk, tanpa insulasi, ataupun alat pendingin. Kondisi ini memicu tekanan fisik dan mental yang luar biasa, mengikis kesejahteraan mereka jauh melampaui batas isu kesehatan medis.
-
Ketimpangan di Tempat Kerja: Riset di India dan Bangladesh menunjukkan bahwa minimnya fasilitas sanitasi yang layak di sektor kerja informal sangat menyiksa pekerja perempuan saat suhu udara melonjak. Demi menghindari toilet yang kotor dan tidak higienis, sebagian perempuan memilih mengurangi minum. Akibatnya, mereka mengalami dehidrasi akut dan memicu komplikasi kesehatan lainnya.
-
Norma Berpakaian: Aturan budaya dan religius di negara seperti India dan Maladewa mewajibkan perempuan mengenakan pakaian yang lebih tertutup dan tebal daripada pria. Hal ini membuat mereka terus-menerus merasa kepanasan dan tidak nyaman sepanjang hari.
Memicu Isolasi Sosial hingga Lonjakan Pernikahan Dini
Dampak cuaca ekstrem ini meluas hingga merusak tatanan sosial perempuan. Di Burkina Faso, suhu panas ekstrem meningkatkan isolasi bagi ibu hamil, memutus hubungan mereka dengan teman dan keluarga yang sebenarnya krusial bagi kesehatan mental mereka. Sementara di pedesaan Kenya, ibu hamil yang kepayahan menyelesaikan tugas luar ruangan dicap “lemah” atau “malas” oleh komunitas yang menilai harga diri wanita dari tuntutan domestik.
Lebih mengerikan lagi, statistik membuktikan bahwa kenaikan suhu berbanding lurus dengan lonjakan angka kekerasan fisik pria terhadap perempuan. Di Kamerun, wanita yang terkurung di dalam rumah yang panas memiliki risiko tiga kali lebih tinggi mengalami Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).
Di sisi lain, gelombang panas di Bangladesh, Kamboja, dan Nepal memicu lonjakan angka pernikahan anak. Keluarga yang jatuh miskin akibat krisis iklim terpaksa menikahkan anak perempuan mereka demi mengurangi beban ekonomi keluarga. Pernikahan dini ini pada akhirnya merenggut keamanan, kuasa, dan keselamatan masa depan perempuan muda.
Gerakan Swadaya Perempuan: Jakarta Jadi Salah Satu Contoh
Meskipun lembaga internasional dan kebijakan iklim formal lambat bertindak, kaum perempuan tidak tinggal diam. Mereka beradaptasi secara kreatif lewat gerakan akar rumput tanpa dukungan institusional.
Di pemukiman informal Ahmedabad, India, para perempuan mengecat atap rumah mereka dengan warna putih serta memanfaatkan sabut kelapa dan limbah kertas untuk membuat atap yang lebih sejuk. Di Bangladesh, mereka membangun ruang teduh berventilasi yang menempel pada rumah sebagai tempat berlindung sekaligus ruang pertemuan komunitas.
Aksi serupa juga terjadi di Indonesia. Di Jakarta, kaum perempuan berinisiatif mendirikan kawasan komunal yang teduh, yang secara informal berfungsi sebagai pusat pendinginan (cooling centers) bagi warga sekitar. Langkah kecil yang lahir dari rutinitas harian ini terbukti multifungsi: meredam panas fisik, sekaligus merawat koneksi sosial dan solidaritas komunitas.
Analisis untuk Pembaca di Indonesia: Mengapa Isu Ini Sangat Dekat dengan Kita?
Laporan global ini membawa refleksi mendalam yang sangat relevan dengan realitas sosiokultural di Indonesia:
1. Potret Nyata Perempuan Urban di Pemukiman Padat Jakarta Apresiasi riset global terhadap aksi perempuan di Jakarta yang membangun ruang teduh komunal (cooling centers) membuktikan bahwa perempuan Indonesia berada di garis depan adaptasi iklim. Di kota besar seperti Jakarta yang kerap dilanda fenomena Urban Heat Island (suhu kota lebih panas akibat beton dan aspal), perempuan di pemukiman padat adalah pihak yang paling rentan. Rumah-rumah semi-permanen yang sempit dan beratap seng berharga murah bertindak bagai “oven” saat siang hari. Inisiatif swadaya ini memperlihatkan kekuatan resiliensi komunitas lokal di tengah absennya intervensi tata kota yang sensitif iklim.
2. Beban Ganda Perempuan di Sektor Sektor Sawah dan Pasar Informal Kondisi di India dan Bangladesh mengenai minimnya sanitasi di tempat kerja informal sangat mencerminkan kondisi pekerja perempuan di Indonesia. Jutaan perempuan Indonesia bekerja di sektor informal, mulai dari buruh tani di sawah, pedagang pasar tradisional, hingga pemulung. Saat cuaca ekstrem melanda, mereka dihadapkan pada pilihan sulit: menahan haus demi menghindari toilet umum yang tidak representatif, atau minum cukup namun mempertaruhkan kesehatan reproduksi mereka di fasilitas sanitasi yang buruk.
3. Desakan untuk Kebijakan Iklim yang Responsif Gender Pemerintah Indonesia dalam merancang langkah adaptasi perubahan iklim harus mulai menanggalkan pandangan bahwa krisis iklim adalah tantangan yang “netral gender”. Dampak kerusakan lingkungan tidak memukul rata pria dan wanita dengan cara yang sama. Penanganan krisis iklim di Indonesia harus melibatkan perspektif sosiologi, kelas ekonomi, dan gender. Perempuan tidak boleh hanya dipandang sebagai korban pasif dari bencana alam; kontribusi nyata mereka dalam mitigasi suhu panas lokal harus diakui, didukung secara finansial, dan diintegrasikan ke dalam kebijakan pembangunan nasional. Source
