Film dokumenter ‘Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita’ karya Dandhy Laksono resmi rilis gratis di YouTube. Simak isu agraria Papua dan analisisnya di sini.
Setelah sukses memantik perhatian melalui gerakan pemutaran langsung di berbagai daerah, film dokumenter “Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita” kini sudah dapat disaksikan secara bebas dan gratis oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Karya investigatif teranyar garapan sutradara kondang Dandhy Dwi Laksono bersama Cypri Jehan Paju Dale ini resmi mengudara di platform YouTube mulai Jumat (22/5/2026).
Kabar perilisan digital ini diumumkan langsung oleh Ekspedisi Indonesia Baru lewat akun media sosial resmi X mereka, @idbaruid. Dalam pengumuman tersebut, pihak penyelenggara mengajak publik untuk mengapresiasi karya ini dengan hanya menonton melalui kanal resmi guna menghindari maraknya konten bajakan.
Bagi Anda yang ingin menyaksikan, berikut adalah link menonton resmi film dokumenter Pesta Babi: [https://youtu.be/MpdrWgDRVf8?si=QG-UTXHwfpJWSbQF](https://youtu.be/MpdrWgDRVf8?si=QG-UTXHwfpJWSbQF).
Soroti Dampak Proyek Strategis Nasional (PSN) di Papua Selatan
Film berdurasi 95 menit ini merupakan buah kolaborasi dari sejumlah lembaga independen, meliputi Watchdoc Documentary, Greenpeace Indonesia, Jubi TV, dan Bentala Rakyat. Demi memperluas jangkauan edukasi, film ini ditayangkan serentak di kanal YouTube resmi milik masing-masing lembaga mitra tersebut.
Secara garis besar, Pesta Babi berfokus menginvestigasi konflik lahan serta dampak nyata dari implementasi Proyek Strategis Nasional (PSN) terhadap masyarakat adat di wilayah Papua Selatan, khususnya di Kabupaten Merauke, Boven Digoel, dan Mappi. Melalui pendekatan visual yang tajam, publik disuguhkan edukasi mengenai tantangan kelestarian lingkungan hidup dan perjuangan mempertahankan hak atas tanah leluhur yang kini dihadapi oleh komunitas adat setempat.
Animo Tinggi dan Kontroversi Pembubaran Nobar
Sebelum resmi dilepas ke platform digital, Pesta Babi lebih dulu didistribusikan melalui skema gerakan Nonton Bareng (Nobar) komunitas sebagai pemantik ruang diskusi publik di berbagai daerah. Animo masyarakat terbukti sangat masif. Watchdoc mencatat, selama 40 hari masa nobar bergulir, ada lebih dari 11 ribu permintaan pemutaran yang masuk, dengan hampir 1.700 layar nobar berhasil terselenggara di seluruh penjuru Indonesia.
Kendati demikian, perjalanan distribusi fisik film ini sempat diwarnai ketegangan. Di beberapa daerah, agenda nobar sempat mengalami pembubaran sepihak oleh pihak-pihak tertentu. Bukannya meredam, insiden pembubaran tersebut justru semakin memantik rasa penasaran publik secara nasional.
Merespons dinamika tersebut, pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menegaskan secara resmi bahwa pemerintah tidak mengeluarkan larangan terhadap penayangan dokumen tersebut.
Sebelum peluncuran digital ini, sempat marak beredar versi bajakan yang diunggah oleh akun-akun anonim di jagat maya. Kini, dengan tersedianya video resmi di YouTube, masyarakat dapat mengakses data investigasi agraria ini secara sah dan aman guna mendiskusikan nasib hak-hak masyarakat adat secara lebih terbuka.
Analisis Kontekstual untuk Pembaca di Indonesia
Hadirnya dokumenter Pesta Babi secara terbuka di ruang digital membawa beberapa esensi penting yang krusial bagi lanskap sosial-politik dan demokrasi di Indonesia saat ini:
1. YouTube sebagai Katup Penyelamat Kebebasan Berpendapat Insiden pembubaran nobar fisik di beberapa daerah memperlihatkan bahwa ruang diskusi tatap muka di Indonesia masih menghadapi tantangan represi yang nyata. Ketika ruang fisik dipersempit, platform digital seperti YouTube hadir sebagai “katup penyelamat” kebebasan berpendapat dan penyebaran informasi. Migrasi penayangan ke YouTube memastikan bahwa sensor lokal atau intimidasi lapangan menjadi tidak efektif, karena konten kini dapat diakses secara desentralisasi oleh siapa saja, kapan saja, dan di mana saja di seluruh Indonesia.
2. Menguji Komitmen Pemerintah terhadap Kritik Hubungan HAM dan Pembangunan Pernyataan Menko Kumham Imigrasi Pas Yusril Ihza Mahendra yang menegaskan tidak adanya larangan resmi menunjukkan sikap adaptif pemerintah terhadap kritik film dokumenter. Namun, hal ini juga menjadi ujian konsistensi di lapangan. Pembaca di Indonesia perlu mengawal apakah sikap akomodatif di tingkat pusat ini juga selaras dengan perlindungan aparat keamanan di tingkat daerah, mengingat isu Proyek Strategis Nasional (PSN) di Papua melibatkan kepentingan investasi berskala besar yang rentan bergesekan dengan hak asasi masyarakat adat.
3. Meningkatnya Kesadaran “Keadilan Iklim” (Climate Justice) di Kalangan Gen Z dan Milenial Tingginya angka partisipasi nobar (hampir 1.700 layar dalam 40 hari) mengindikasikan adanya pergeseran tren kepedulian anak muda Indonesia. Isu Papua yang dulunya dianggap jauh secara geografis dan geopolitik, kini mulai dilihat sebagai isu bersama melalui kacamata keadilan iklim dan hak agraria. Format dokumenter kolaboratif seperti ini terbukti ampuh membangun jembatan empati antara masyarakat urban di kota-kota besar Indonesia dengan potret riil perjuangan masyarakat adat di ujung timur Nusantara. Source
